Klasifikasi Rumah Sakit Menurut PMK 6 Tahun 2026: Paripurna, Utama, Madya, dan Dasar

Sejak Juni 2026, "rumah sakit kelas B" punya dua arti yang mudah tertukar. Sebagai klasifikasi perizinan, kelas A–D sudah dicabut dan diganti klasifikasi berdasarkan kemampuan pelayanan. Sebagai kelompok tarif INA-CBG, kelas A–D masih tertulis di standar tarif JKN. Artikel ini memisahkan keduanya pasal demi pasal, supaya unit casemix tidak keliru membaca dampaknya pada klaim.

Apa itu klasifikasi rumah sakit menurut PMK 6 Tahun 2026?

Klasifikasi adalah penetapan rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan (Pasal 12 ayat (1)). Kemampuan pelayanan diartikan sebagai kemampuan pelayanan kesehatan pada kelompok pelayanan berdasarkan diagnosis dan prosedur yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang dibutuhkan (Pasal 12 ayat (2)). Klasifikasinya ditetapkan untuk setiap kelompok pelayanan dan terdiri atas paripurna, utama, madya, dan dasar (Pasal 12 ayat (3)). Karena ditetapkan per kelompok pelayanan, satu rumah sakit dapat memegang tingkat yang berbeda di kelompok pelayanan yang berbeda.

PMK ini tidak merinci kelompok pelayanannya maupun kriteria tiap tingkat. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 12 ayat (4)). Paparan Pusat Pembiayaan Kesehatan tentang pembiayaan iDRG (29 September 2025) sudah memakai keempat tingkat — dasar, madya, utama, dan paripurna — untuk kompetensi layanan per Disease Cluster (DC) iDRG; paparan itu bahan sosialisasi yang terbit sebelum PMK 6/2026, bukan ketetapan yang dimaksud Pasal 12 ayat (4).

Kapan klasifikasi baru wajib diterapkan rumah sakit?

Penyelenggaraan rumah sakit harus menyesuaikan dengan PMK ini paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan (Pasal 83 huruf a). PMK diundangkan 12 Juni 2026, jadi batasnya 12 Juni 2028. Rumah sakit kelas D pratama yang sudah memiliki perizinan berusaha sebelum PMK berlaku dan akan menyelenggarakan rumah sakit diberi waktu paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 83 huruf b), yaitu sampai 12 Juni 2030. Selama masa itu, klasifikasi per kelompok pelayanan baru bisa diterapkan penuh setelah ketetapan Menteri menurut Pasal 12 ayat (4) terbit.

Apa syarat minimal rumah sakit menurut PMK 6 Tahun 2026?

Pasal 10 menautkan jumlah tempat tidur dengan klasifikasi pelayanan. Rumah sakit dengan penanaman modal dalam negeri harus memiliki paling sedikit 50 tempat tidur rawat inap dan paling sedikit 2 pelayanan dengan klasifikasi dasar (ayat (1)). Rumah sakit dengan penanaman modal asing harus memiliki paling sedikit 50 tempat tidur dan 1 pelayanan dengan klasifikasi paripurna, atau paling sedikit 200 tempat tidur dan 2 pelayanan dengan klasifikasi paripurna (ayat (2)).

• Pelayanan unggulan mata, telinga-hidung-tenggorok, atau gigi dan mulut — rumah sakit yang hanya memiliki satu pelayanan unggulan seperti itu dikecualikan dari syarat jumlah tempat tidur di atas (Pasal 10 ayat (3)).
• Mata dan telinga-hidung-tenggorok — paling sedikit 10 tempat tidur rawat inap (Pasal 10 ayat (4)); gigi dan mulut — paling sedikit 5 tempat tidur (ayat (5)); jumlah itu sudah termasuk 1 tempat tidur intensive care unit dengan ventilator (ayat (8)).
• Tingkat pelayanan unggulan — madya bagi rumah sakit penanaman modal dalam negeri dan paripurna bagi penanaman modal asing (Pasal 10 ayat (6) dan (7)).
• Pelayanan minimal — dua belas jenis, dari pelayanan medik, intensif, dan bedah sampai pemeliharaan sarana dan alat kesehatan (Pasal 13 ayat (1)); pelayanan darah, gizi, pemulasaraan jenazah, sterilisasi sentral, dan pemeliharaan sarana dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (ayat (2)).

Apakah tarif INA-CBG rumah sakit berubah karena PMK 6 Tahun 2026?

Tidak oleh PMK ini. Pasal 71 ayat (6) menyatakan tarif rumah sakit dalam program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar tarif itu, PMK No. 3 Tahun 2023, membagi tarif INA-CBG ke lima kelompok — kelompok khusus untuk RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan empat rumah sakit khusus yang disebut namanya, lalu kelas A, B, C, dan D — serta lima regional (Pasal 28). Rumah sakit khusus memakai kelompok tarif kelas yang ditetapkan untuk pelayanan sesuai kekhususannya, dan tarif satu tingkat lebih rendah untuk pelayanan di luar kekhususannya (Pasal 29).

Uji coba iDRG tidak mengubah hal ini: SE Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/936/2025 menetapkan besaran klaim tetap mengacu tarif INA-CBG menurut PMK No. 3 Tahun 2023. Jadi "kelas rumah sakit" yang dipakai untuk menghitung tarif INA-CBG adalah kelas tarif, bukan klasifikasi perizinan yang baru. Sampai dokumen yang memetakan klasifikasi per kelompok pelayanan ke kelompok tarif terbit, keduanya berjalan terpisah. Di Simulator KoderMedis, pilihan kelas rumah sakit juga berarti kelas tarif lampiran PMK No. 3 Tahun 2023.

Apa yang belum ditetapkan dari klasifikasi baru?

Tiga hal belum ada dokumennya di koleksi kami. Pertama, ketetapan Menteri tentang klasifikasi berdasarkan kemampuan pelayanan (Pasal 12 ayat (4)) — daftar kelompok pelayanan dan kriteria paripurna, utama, madya, dan dasar; pada pemeriksaan terakhir kami, 12 Oktober 2026, ketetapan itu belum terbit. Kedua, peraturan tarif yang memetakan klasifikasi baru ke kelompok tarif INA-CBG. Ketiga, pola tarif nasional yang baru menurut Pasal 71 ayat (2). Sampai ketiganya ada, setiap angka atau pemetaan yang beredar tanpa nomor dokumen sebaiknya diperlakukan sebagai perkiraan.

Apa artinya bagi koder dan unit casemix?

1. Kaidah koding dan grouping tidak berubah. PMK 6/2026 tidak mengatur kode diagnosis, kode tindakan, maupun grouper; yang berlaku tetap pedoman koding INA-CBG dan, untuk uji coba iDRG, Indonesian Coding Standard (ICS).
2. Bedakan dua arti "kelas". Kelas tarif di berkas klaim mengikuti PMK No. 3 Tahun 2023; klasifikasi paripurna sampai dasar adalah urusan perizinan rumah sakit.
3. Rekam medis tetap kewajiban rumah sakit (Pasal 36 ayat (1) huruf h), dan pencatatan serta pelaporan rumah sakit adalah dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya (Pasal 74 ayat (2)). Rinciannya ada di rekam medis menurut Permenkes 24 Tahun 2022.
4. Kemampuan pelayanan diukur dari diagnosis dan prosedur (Pasal 12 ayat (2)) — bahasa yang sama dengan pekerjaan koder. Bagaimana pengukurannya dilakukan menunggu ketetapan Menteri; jangan mengubah cara mengode untuk mengejar tingkat klasifikasi.